Cek Potensi Pelanggaran di Masa Kampanye Capres dan Cawapres

Cek Potensi Pelanggaran di Masa Kampanye Capres dan Cawapres

Kampanye menuju pemilihan presiden berlangsung selama sebulan hingga 6 Juli 2014. Publik bisa mengawasi jalannya kampanye dan melaporkan jika menyaksikan pelanggaran-pelanggaran seperti di bawah ini:

  1. Peserta kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangan dilarang:
  • Melakukan pawai kendaraan bermotor
  • Melanggar peraturan lalu lintas

Contoh: Pasangan calon nomor X, pulang berkampanye di lapangan banteng, tidak menggunakan helm

2. Personil satuan tugas  dari pasangan capres dan cawapres dilarang:

  • Menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan kemanan kampanye

Contoh: Tim keamanan dari salah satu pasangan calon memakai seragam tentara, dan membawa pisau dalam mengamankan kampanye.

3. Masa kampanye pemilu bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden dimulai 3 hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, dan berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara.

  • Pasa masa tenang, pasangan capres dan cawapres dilarang berkampanye dalam bentuk apapun.
  • Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak calon atau dalam bentuk lainnya selama masa tenang (6, 7, 8 Juli 2014)

Contoh: Pada masa tenang (6, 7, 8 Juli 2014) masih ada pasangan calon yang beriklan dalam rentang tanggal masa tenang.

4. Media massa cetak, online, dan lembaga penyiaran dilarang:

    • Menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk kampanye
    • Menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye
    • Menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon kepada Paslon lain

Contoh: Stasiun televisi menyiarkan salah satu pasangan calon dalam waktu yang sangat lama (melakukan blocking time)

5. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi maksimal 30 (sepuluh) spot berdurasi 60 detik di setiap stasiun televisi setiap harinya selama masa kampanye

6. Untuk Radio maksimum 10 spot berdurasi 60 detik untuk setiap stasiun radio selama masa kampanye.

7. Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota wajib menjalankan cuti dengan memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Cuti itu harus disampaikan 7 hari sebelum masa kampanye dimulai dan disampaikan kepada KPU

8. Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota DILARANG:

    • Menggunakan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
    • Memobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan kampanye
    • Menggunakan dana negara baik secara langsung ataupun tidak langsung
    • Menggunakan fasilitas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

Conth fasilitas daerah yang dimaksud adalah: mobil dinas, alat transportasi pegawai lainnya, gedung kantor, rumah jabatan, milik pemerintah provinsi, dan milik pemerintah kabupaten/kota, sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/telekomunikasi milik daerah provinsi/kabupaten/kota, dan peratan lainnya.

9. Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, dilarang:

  • Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
  • Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau pasangan calon yang lain.
  • Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
  • Mengganggu ketertiban umum
  • Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
  • Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon
  • Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
  • Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;
  • Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
  • Memobilisasi warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih

Contoh: adanya tim kampanye yang memberikan uang kepada peserta kampanye pada saat selesai pelaksanaan kampanye

10. Pelaksana kampanye dalam kegiatan dilarang mengikutsertakan:

  • Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan dibawahnya dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
  • Ketua, Wakil Ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan
  • Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia
  • Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
  • Pegawai Negeri Sipil
  • Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kpolisian Negara Republik Indonesia
  • Kepala Desa atau sebutan lain
  • Perangkat desa
  • Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  • Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

11. Pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya, dialrang membuat keputusan yang menguntungkan pihak pasangan calon tertentu

Contoh: kepala desa membuat himbauan bahwa suatu bantuan diberikan oleh pasangan calon tertentu.

12. Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR, DPRD atau anggota DPD dilarang menjadi pemeran iklan layanan  dalam bentuk apapun bagi intitusinya, sejak di tetapkam sebagai pasangan calon oleh KPU.

Contoh: seorang mentri aktif atau gubernur, jadi pemain iklan atas nama gubernur, sementara dia sudah ditetapkan sebagai sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

13. Pasangan calon atau tim kampanye dilarang memberikan bantuan sosial yang bersofat kolektif dalam bentuk pembangunan atau perbaikan jalan, tempat ibadah, sarana atau fasilitas umum.

Contoh: pasangan calon membangun jalan di suatu desa.

14. Alat peraga kampanye  dilarang ditempatkan di:

  • Tempat ibadah termasuk halaman
  • Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
  • Gedung milik pemerintah;
  • Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
  • Jalan-jalan protocol
  • Jalan bebas hambatan
  • Sarana dan prasarana public
  • Taman dan pepohonan

15. Pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi ketentuan berikut:

  • Baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu desa/kelurahan atau nama lainnya;
  • Spanduk 1,5 x (satu koma lima dikali tujuh) meter paling banyak 5 (lima) buah disetiap kampung/dusun atau sebutan lainnya.

Contoh: Adanya spanduk yang dipasang di taman, pohon, dan billboard yang melebihi ketentuan, misalnya billboard di pasang lebih dari 3 (tiga).

 

Sumber: Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.  16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Presiden dan UU No. 42 Tahun 2008 Tentan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden


What are your thoughts?