Jangan Memaksaku Memilih!

Jangan Memaksaku Memilih!

Saat ini pelbagai pihak khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang menggenjot tingkat partisipasi masyarakat Pemilu 2014. Pasalnya, angka golput alias tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2014 diperkirakan akan merangkak naik dari pesta demokrasi sebelumnya. Angka partisipasi pemilu makin sepi. Pada pemilu 1999 angka partisipasi 92,74 persen, 2004 mencapai 84,07 persen, 2009 mencapai 79 persen.

Jajak pendapat yang dilansir Institut Riset Indonesia memprediksi tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2014 menurun dibandingkan Pemilu Presiden 2009, atau hanya sekira 51,3 persen. Hal ini menyusul krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap eksekutif maupun legislatif. Program reformasi birokrasi berjalan terseok-seok. Pelayanan publik masih jalan di tempat. Ditambah lagi kasus-kasus korupsi yang marak melibatkan pejabat negara dan anggota dewan.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan berperan aktif dalam pemilu mendatang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) punya jurus. Lembaga keagamaan ini mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam untuk golput. Dengan fatwa ini, MUI bercita-cita menegakkan demokrasi di Indonesia. Menurut MUI, umat Islam patut mendukung pemimpin terbaik. Kalau masih ada para calon pemimpin yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk golput. Fatwa ini muncul sebagai dogma, tak terbantahkan. Cara cepat saji untuk mendongkrak partisipasi pemilu dari sebagian umat Islam yang berencana golput.

Jurus lain untuk mendongkrak partisipasi pemilih juga digunakan Pemerintah Kota Surakarta. Pemkot mengancam akan mempersulit warganya dalam mengurus administrasi kependudukan kalau golput dalam Pemilu mendatang. Caranya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiap TPS untuk melacak warga yang golput, lalu melaporkannya ke pemkot.

Golput bisa berdosa. Mereka yang golput akan sulit mengurus administrasi kependudukan. Dua ancaman hukuman di depan mata bagi warga yang berencana tak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang.

Namun, kedua cara ini; irrasional, juga bertentangan dengan aturan kependudukan. Cara-cara yang mengarah pada keputusasaan, karena tak punya jurus lagi untuk menarik simpati para perencana golput di pemilu 2014. Pemilih yang berencana golput dengan ini diposisikan sebagai orang yang bersalah, bermasalah dan tak cinta terhadap masa depan bangsa.

Namun, di sisi lain, pendidikan politik mencerdaskan dan mencerahkan yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, justru tak kunjung tiba. Partai politik, dan sebagian para kontestan wakil rakyatnya hanya bisa memasang foto di pohon-pohon dan, ruang publik. Mereka berkampanye ingin dikenal dalam selembar kertas yang nantinya tersebar di tempat-tempat pemungutan suara. Berharap fotonya ditusuk. Tapi, apa berkontribusi bagi para pemilihnya kelak?

Dalam tempurung kepala di sebagian masyarakat saat ini hanya terlintas kasus-kasus korupsi yang menjerat sejumlah wakil rakyat. Masyarakat tak habis berpikir, siapa yang selanjutnya akan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Berapa banyak kerugian negara yang disebabkan karena salah memilih orang untuk menjadi wakil rakyat? Hal-hal inilah yang kemudian membuat sebagian orang menjadi enggan untuk memilih, meski pada akhirnya, demokratisasi pemilu terus berjalan.

Kembali lagi ke persoalan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain persoalan krisis kepercayaan terhadap eksekutif dan legislatif, angka golput bisa juga disebabkan keengganan masyarakat untuk memilih atau persoalan teknis lainnya. Khusus bagi masyarakat yang berencana golput karena sudah apatis dengan persoalan politik, perlu pendekatan rasional untuk mengajak mereka berpartisipasi kembali dalam pemilu.

Masyarakat yang berencana golput tak bisa dipaksa untuk menggunakan hak pilihnya, apalagi dengan cara-cara mengikuti fatwa MUI atau ancaman dipersulit administrasinya. Mereka yang berencana golput bisa saja dianjurkan dan diminta untuk berpartisipasi dalam pemilu, tapi tetap tak bisa dipaksa untuk memilih.

Kesalahan partai politik yang tak bisa melahirkan calon legislator, dan capres yang berkualitas kemudian dilimpahkan kepada masyarakat. Ini yang menjadi dasar kenapa golput dipermasalahkan atau bahkan sampai dipersalahkan. Namun, sejatinya, persoalan golput bukan pada si perencana sendiri. Ini semua akan dikembalikan kembali kepada kualitas partai politik dan calon legislator, calon dewan perwakilan daerah, dan calon presiden serta wakilnya. Sebab, kualitas mereka ini akan menentukan kualitas partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Tanpa dipaksa, kalau nanti caleg-caleg dan capres-capres yang berkualitas ditampilkan, masyarakat dengan sendirinya berpartisipasi dalam pemilu.

M. Irham, Jurnalis KBR68H dan Project Coordinator Matamassa


What are your thoughts?