Pemilu dan Kedaulatan Kita

Pemilu dan Kedaulatan Kita

Ketika pemilu sudah menjadi rutinitas lima tahunan, kita seringkali terjebak menganggapnya sbg sesuatu yang bisa diurus sambil lalu.

Saya membayangkan banyak dari kita datang ke tempat pemungutan suara, mengamati daftar nama calon legislator, lalu mendadak merasa  takjub. Inilah mereka,  orang-orang yang sebagian besar namanya sama sekali tak pernah kita dengar, dan kini mengklaim bisa mewakili kepentingan kita. Masih dengan setengah terpana, kita lalu masuk ke bilik suara, menutup mata dan mencoblos satu titik sekenanya sambil berdoa negara ini akan jadi lebih baik.

Setelah pemilihan umum, biasanya hidup bergulir seperti sebelumnya. Kebijakan dasar pemerintah  tak banyak berubah, business as usual. Mereka yang punya kekuasaan dan mandat untuk memerintah akan berusaha mendapat manfaat maksimal buat diri dan kelompoknya,  mumpung sedang  terpilih jadi orang berkuasa. Sementara yang tak terpilih akan terus mengatur siasat agar tak kalah-kalah amat dan bisa melancarkan serangan balik pada saatnya kelak.

Sementara kita, para pemilih, para pemberi mandat, jadi penonton saja sampai tiba saatnya lima tahun kemudian kita dapat undangan untuk datang lagi ke tempat pemungutan suara.

Semua dari kita seperti terjebak pada pola yang sama ini, yang terus berulang. Kita jadi kehilangan harapan dan mulai tak peduli. Roda kekuasaan berputar, ada yang naik, ada yang turun, tapi kita merasa asing, terpisah dari hingar bingar kampanye dan adu kuat itu.

Bisakah semua ini berubah? Bisakah kita memberi makna lebih untuk rutinitas pemilu ini?

Seharusnya bisa dan saya yakin bisa. Kuncinya adalah pemahaman di dalam kepala kita soal proses politik dan siapa yang sebenarnya berkuasa di negeri ini.

Saya pernah mengalami situasi ketika politik benar-benar terputus dari rakyat, ketika apapun yang dipikirkan orang kebanyakkan tak akan mempengaruhi keputusan para elite yang berkuasa. Waktu itu Orde Baru berkuasa.

Saya masih duduk di sekolah menengah atas di SMA 1 Denpasar ketika kami bikin seminar bertajuk ‘Remaja dan Demokrasi’. Banyak tentangan dari banyak pihak. Pihak sekolah khawatir kalau tema politik macam itu mengundang kecurigaan dari tentara dan polisi. Izin dari Dinas Pendidikan pun tak turun-turun.

Sekarang mungkin terasa menggelikan mengenang bagaimana banyak orang begitu ketakutan mendengar anak SMA mau berdiskusi soal politik. Tapi begitulah kondisi jaman itu. Orang sudah begitu terbiasa dengan sensor dan larangan sehingga kehilangan kemampuan berpikir sendiri. Waktu itu tahun 1994.

Setelah diyakinkan berulang-ulang bahwa tema demokrasi ini penting untuk dibahas anak muda, para guru angkat tangan: kami dapat izin.

Pada hari seminar, ratusan murid SMA dari seluruh penjuru Denpasar datang ke aula sekolah kami. Saya lupa siapa saja pembicara saat itu. Yang saya ingat kami berdiskusi dengan asyik soal bagaimana anak muda sebaiknya memaknai  politik termasuk pemilu, mengawasi  parlemen dan akuntabilitas pemerintah.

Sejak itu saya mulai yakin bahwa baik buruk situasi di negeri ini adalah hasil tindakan dan pikiran kita. Kalau kita diam dan menyerah, orang lain yang punya agenda memajukan kepentingan kelompoknya akan merajalela.

Keyakinan itu makin kuat ketika saya kuliah. Akhir 1997, kampus kami di Universitas Airlangga, Surabaya  mulai marak dengan unjuk rasa. Tidak ada yang menggerakkan kami kecuali kemuakan melihat bagaimana segelintir elite memerintah bak raja selama berpuluh tahun dan menganggap jutaan rakyat lain lebih bodoh dan tak layak didengarkan. Sudah saatnya ini dihentikan.

Darimana keberanian untuk menantang penguasa ini berasal? Saya tak tahu pasti. Yang jelas kami yakin pemilik negeri ini adalah kita semua, lebih dari 220 juta kepala, bukan sekelompok orang di Istana sana. Karena kesadaran akan hak itu, bahwa rakyat  adalah pemilik kedaulatan, kami jadi berani.

Sekarang, 15 tahun setelah berakhirnya Orde Baru, kesadaran itu seharusnya masih ada dan makin kuat. Tentu sekarang tak ada rezim otoriter yang harus ditumbangkan. Kita punya pemilu sebagai mekanisme pergantian pemerintah. Sekarang kita harus cari cara lain menunjukkan kedaulatan kita sebagai rakyat, salasatunya dng memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Yang jelas, apapun hasil pemilu, kita tetap rakyat yang berdaulat. (*)

Penulis : Wahyu Dhyatmika


What are your thoughts?